ANTARA LENTENG AGUNG-PLUIT


Setiap orang membutuhkan sebuah pekerjaan atau tantangan dalam hidup, kecuali orang itu tidak ingin melihat hidupnya penuh warna. Jarak tempuh yang relatif sangat jauh, kadang membuat sebuah pekerjaan menjadi lebih berat, apalagi saat diharuskan masuk kantor mulai pukul 06.00 pagi WIB.

Itulah yang terjadi dengan saya sekarang. Bayangkan, media tempat saya bernaung saat ini harus pindah lokasi kantor ke wilayah Pluit Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara yang berjarak 35 KM dari rumah saya yang berada di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Jika menggunakan kendaraan pribadi, semisal motor atau mobil, saya harus menempuh perjalan kurang lebih selama dua jam. Sedangkan, bila menggunakan Commuter Line, paling cepat saya harus menempuh perjalanan selama tiga jam 28 menit untuk mencapai tujuan.

Keluhan pun tidak hanya datang dari saya, teman-teman kantor yang tinggal di wilayah Bekasi maupun wilayah lain di Jabodetabek pun turut mengeluhkan. Bagaimana tidak, dua bulan sebelum menetap di Pluit, kantor redaksi saya sekarang berada di wilayah Rawamangun, Jakarta Timur  yang jarak tempuhnya masih terjangkau untuk masuk pagi. Tetapi dengan catatan, saya dan teman-teman harus berangkat paling lambat pukul 05.00 pagi WIB setelah Shalat Subuh dari rumah. Meski begitu, saya maupun yang lain masih memiliki waktu cukup untuk istirahat dan bertemu keluarga saat dirumah.

Apalagi ditambah jatah libur yang hanya 1 kali dalam satu minggu, dan tidak berlakunya libur nasional. Memang, kantor tempat saya bernaung adalah sebuah media online yang mengharuskan berlomba dengan waktu, tetapi apakah kami tidak pantas mendapatkan hak seperti yang diatur dalam undang-undang ditambah nihilnya upah lembur karyawan.

Dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Waktu kerja itu meliputi (Pasal 77 ayat [2] UU Ketenagakerjaan):

a. 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau.

b. 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) dalam jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Dari ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa paling tidak di dalam satu minggu, pekerja/buruh dapat beristirahat dan menikmati hari libur sekurang-kurangnya satu hari. Hak ini juga merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja/buruh dan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh, termasuk hak untuk menikmati hari libur.

Lalu, apakah pengusaha boleh mempekerjakan pekerja/buruh tanpa hari libur? Untuk menjawabnya, kita mengacu pada Pasal 85 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.

(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.

(4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Mengacu pada pasal di atas dapat diketahui bahwa pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Artinya, pengusaha bisa mempekerjakan buruh pada hari libur resmi, namun dengan persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha wajib memberikan upah kerja lembur.

Selain itu, dalam UU Ketenagakerjaan tidak ada sanksi hukum bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh secara terus-menerus tanpa hari libur. Yang diatur adalah sanksi bagi pengusaha yang melanggar Pasal 85 ayat (3) UU Ketenagakerjaan,yakni kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi untuk membayar upah kerja lembur.

Berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang melanggar Pasal 85 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana kurungan paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal ini menunjukkan bahwa UU Ketenagakerjaan tidak mengatur sanksi bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh tanpa hari libur. Pengusaha bisa saja melakukannya namun dengan persyaratan-persyaratan di atas. Pada dasarnya, pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari libur dan pekerja/buruh tetap berhak menikmati hari libur.

Melihat fakta itu, jujur saya menjadi tidak nyaman bekerja. Pengeluaran saya bertambah untuk biaya sewa kamar kos dan biaya makan sehari-hari yang sebelumnya tidak pernah terbesit di pikiran bakal saya alami. Bandingkan bila terdapat uang lembur dan perubahan jam masuk kantor yang lebih rasional, mungkin saya tidak akan gusar seperti ini.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s